Rumored Buzz on agus joko pramono
Rumored Buzz on agus joko pramono
Blog Article
Sebuah serangan pesawat nirawak atau drone milik Hizbullah terjadi di sebuah pangkalan militer di Israel utara telah menewaskan empat tentara
Keterangan gambar, Koalisi besar dicemaskan menihilkan mekanisme pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Foto ini memperlihatkan ratusan pekerja media massa yang menentang rencana pemerintahan Jokowi mengesahkan RUU Penyiaran yang kontroversial.
Setelahnya, Presiden Jokowi akan mengirimkan ten nama tersebut ke DPR untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Dari ten nama itu, nantinya akan dipilih lima orang untuk memegang jabatan pimpinan KPK.
“Memang di Filipina tetap ada nuansa akomodatif terhadap sebanyak mungkin pihak, tapi tidak semua pihak dimasukkan ke dalam pemerintahnya.
Impacts of family entities on environmental disclosure: Examining the mediating role of earnings administration and board independence
Kebebasan dalam membentuk kabinet ini disebutnya sebagai alat paling efektif untuk menjalin koalisi politik secara cepat.
As IDI’s Board prepares for its Assembly on twenty five March 2021, we questioned Dr. Pranomo a handful of questions on check here governance and what this means to get a different member from the Board.
Lebih dari itu, kata Mietzner, rezim pemerintah yang berkuasa membutuhkan partai politik untuk melindunginya dari ancaman di luar parlemen.
tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
"Pertama, tentu dengan memberi maaf kepada siapa pun yang telah menyakiti kita baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga kita bisa memaafkan meskipun tidak bisa begitu saja melupakan," kata AHY.
Selain soal berita negatif, Agus mengatakan, juga ditanya soal proyeksi KPK ke depan bila diberikan amanah untuk memimpin.
Ditemui usai menjalani tes wawancara, Agus mengaku digali terkait berbagai upaya yang akan dilakukannya ketika terpilih menjadi pimpinan KPK nantinya.
Dasco menyebutkan, para tokoh itu dipanggil ke kediaman Prabowo dalam rangka finalisasi susunan kabinet pemerintahan Prabowo. "
“Consequently, by auditing the funds, functionality, and any other good reasons to analyze specified aspects, we are accessing which control program and danger evaluation from the ongoing procedure ended up getting stalled,” BPK’s deputy chairman, Agus Joko Pramono, mentioned through an anti-corruption workshop on “Corruption Detection and Avoidance” televised here on Tuesday.